ADVOKASI LEMBAGA OMBUDSMAN PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MENGATASI MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PADANG
Abstract
Advokasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan oleh masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan ataupun seluruh kegiatan di pemerintahan, dengan tujuan untuk membawa kebijakan publik yang sesuai dengan kehendak masyarakat banyak. Salah satunya adalah kebijakan atau kegiatan yang menyangkut tentang pelayanan publik. Seiring berjalannya waktu penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik dan agak terkesan mempersulit masyarakat. Atas permasalahan itu, pemerintah membentuk Komisi Ombudsman Nasional yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang advokasi yang dilakukan oleh ombudsman dalam mengatasi mal administrasi di kota Padang Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa bentuk advokasi yang dilakukan oleh ombudsman perwakilan Sumatera Barat adalah membentuk masukan dan rekomendasi agar lebih baik dan melakukan perubahan terhadap kebijakan. Kendala yang dihadapi ombudsman adalah masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk melapor ke ombudsman dan rekomendasi yang diberikan kurang dijalankan oleh pemerintah kota Padang.
References
Kusuma, D. A., & Andikia, F. (2021). Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Di Kota Padang. Journal of Social and Economics Research, 3(1), 021-029.A. K. Uysal and S. Gunal, “Text classification using genetic algorithm oriented latent semantic features,” Expert Syst. Appl., vol. 41, no. 13, pp. 5938–5947, 2014.
Lexy J. Moeloeng. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mahardhani, A. J. (2018). Advokasi Kebijakan Publik..
Zulyadi, T. (2014). Advokasi sosial. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 20(2).
Adhiningtyas, C., Astuti, P., & Astrika, L. (2015). Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanganan Maladministrasi Pelayanan Publik. Journal of Politic and Government Studies, 5(4), 271-280.
Putri, F. A., & Adnan, M. F. (2020). Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 2(1), 33-41.
